Kewajiban Direksi membuat laporan tahunan tercantum dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas (PT) yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, maupun yang baru yaitu Undang-Undnag [...]
Mengacu kepada Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang dimaksud dengan insolvensi adalah: keadaan tidak mampu bayar. [...]
Dalam dunia bisnis banyak sekali dinamika-dinamika yang sering dialami oleh para pengusaha, baik itu dinamika proses pembelian, kerjasama, jual-beli produk bahkan terkait waralaba yang harus [...]
Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (APFI), selama masa pandemi COVID-19, terdapat peningkatan pembiayaan produktif melalui layanan peer-to-peer lending. Terdapat berbagai alasan dibalik meningkatnya [...]
Dalam hukum, daluwarsa seringkali diidentikan dengan ketentuan mengenai lewatnya batas waktu pada suatu perkara, pada praktiknya daluwarsa juga sering dijadikan suatu alasan hapusnya kewenangan menuntut [...]
Pada hari Jumat, 21 Mei 2021, PT. PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Tuntas Memahami Aturan Ketenagakerjaan Pasca PP 35/2021 yang dibawakan oleh Bapak [...]
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya [...]
Dalam praktik peradilan perkara perdata lazimnya pada hampir setiap surat gugatan ditemukan adanya tuntutan uang paksa (dwangsom). Pada hakekatnya secara substansial di Indonesia dasar hukum [...]
Para pelaku bisnis di Indonesia, khususnya yang terkait langsung sebagai pihak-pihak dalam perjanjian lisensi masih terjebak dalam ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh sengketa penyalahgunaan lisensi. [...]
Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dana atau pembiayaan di pasar modal, salah satunya melalui transaksi repurchase agreement atau REPO. REPO pada dasarnya [...]