Mengacu pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) setiap [...]
Pada dasarnya pembubaran perseroan terjadi berdasarkan: keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; berdasarkan penetapan [...]
Sebagaimana kita tahu praktik pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukkan langsung sering kali temui dalam lingkup swasta maupun BUMN atau pemerintah, dalam prosesnya penunjukkan [...]
Bahwa membahas lebih dalam mengenai penunjukkan langsung, metode tersebut juga diatur dalam kaitannya pada BUMN, yakni dalam Permen BUMN Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman [...]
Dalam rangka melaksanakan aktivitas usahanya, suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat melakukan kerja sama, baik dengan BUMD lain, BUMN, Pemerintah, maupun pihak swasta. Hal [...]
Dalam hubungan antara konsumen dan produsen tak jarang didapati permasalahan yang menyangkut tentang perjanjian baku, isu tersebut sering muncul saat salah satu pihak merasa keberatan [...]
Mengenai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. [...]
Sejarah adanya suatu constitutional court bermula dari kasus Marbury v. Madison di Amerika Serikat, yang mana putusannya menetapkan doktrin judicial review. Sejak kasus 1803 itu [...]
Perjanjian jaminan fidusia tidak dapat lahir tanpa perjanjian pokoknya terlebih dahulu. Berdasarkan pengertian jaminan fidusia pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 [...]
Roda perekonomian negara tidak dapat berputar tanpa adanya kegiatan usaha. Dunia bisnis memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara [...]